Yamada Consulting & Spire Indonesia Sukses Gelar Diskusi Panel Policy Talk

Jakarta, TechnoBusiness ID ● Yamada Consulting & Spire Indonesia sukses menggelar diskusi panel Policy Talk bertema “From Vision to Action: Policy Pathways for Innovation, Inclusion, and Sustainability towards Indonesia Emas 2045” pada Kamis (20/11) di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta. Acara ini menghadirkan pembicara lintas lembaga pemerintahan, swasta, hingga organisasi pembangunan, serta diikuti peserta dari berbagai industri.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Eka Chandra Buana (Kementerian PPN/Bappenas), Anton Abdul Fatah (IIGF Institute), Andreas Bondan Satria (Bappenas), Rinawati Prihatiningsih (IWAPI), Achmad Achyari (Bluebird Group), dan Golda Eva Grace Simatupang (Save The Children Indonesia). Diskusi dimoderatori oleh Bido Budiman (ADB) dan Turro S. Wongkaren (FEB UI).

Group COO Yamada Consulting & Spire Jeffrey Bahar menyampaikan bahwa Policy Talk menjadi platform kolaboratif untuk mempertemukan gagasan besar dan solusi konkret demi akselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial yang semakin cepat dinilai menuntut kolaborasi lintas sektor.

Middle Income Trap Jadi Tantangan Utama

Bappenas menilai Indonesia masih terjebak dalam middle income trap selama tiga dekade. Untuk keluar dari kondisi tersebut, ekonomi harus tumbuh minimal 6–7% per tahun. Namun, tantangan masih datang dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, tata kelola, dan kemudahan berbisnis.

Transformasi Digital: Peluang Besar, Ketimpangan Nyata

Transformasi digital dipandang sebagai enabler menuju Indonesia Emas 2045. Meski ekonomi digital tumbuh pesat, kesenjangan akses dan perlindungan sosial masih lebar. IWAPI menegaskan bahwa transformasi digital harus inklusif, tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pemerataan manfaat terutama bagi perempuan dan pelaku usaha kecil.

Bluebird Group berbagi pengalaman sukses beradaptasi di era disrupsi, menegaskan bahwa kunci keberlanjutan bisnis adalah adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen.

Pembangunan Infrastruktur Sosial Masih Jauh dari Optimal

Di bidang pendidikan, Save The Children memaparkan tiga masalah mendasar: hasil belajar rendah, stagnan, dan timpang antarwilayah. Implementasi kebijakan dinilai belum kuat di tingkat akar rumput.

Dari sisi pendanaan, IIGF mengungkap bahwa pemerintah membutuhkan lebih dari Rp9.000 triliun untuk mempercepat pembangunan pendidikan dalam lima tahun, sementara daya dukung APBN baru 34%. Skema kerja sama strategis dengan badan usaha, filantropi, dan NGO dinilai menjadi solusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial.

Policy Talk 2025 menutup rangkaian diskusi dengan optimisme bahwa kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan, dan eksekusi yang konsisten akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.●