Tantangan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur

Oleh Sylvia Andriyani Kusumandari | Konsultan Spire Research and Consulting

Spire Insight ● Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perbincangan banyak pihak karena usahanya dalam menekan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang menganggur di NTT dalam empat tahun terakhir berangsur menurun.

Pada Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,10%; sementara rata-rata TPT nasional tercatat di angka 5,01%. Capaian ini menjadikan NTT berada pada peringkat kelima sebagai provinsi dengan TPT terendah di Indonesia.

Baca Juga: Instagram “Down”. Berapa yang Terimbas? 

Meskipun demikian, NTT masih termasuk dalam jajaran tiga besar provinsi termiskin setelah Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 1.146.320 jiwa atau 21,09% dari total penduduk, jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,41%.

Walau mayoritas penduduknya bekerja, pendapatan mereka tergolong kecil, antara Rp300.000 hingga Rp1 juta per bulan. Pekerja informal masih mendominasi status pekerjaan di NTT yakni sebesar 76,95%, sementara pekerja di sektor formal hanya 23,05%.

Mayoritas pekerja informal bekerja di lingkungan keluarga dengan upah minim, bahkan tidak dibayar (Data Ketenagakerjaan NTT 2018). Pekerja yang tidak dibayar umumnya karena ikatan keluarga yang diberikan imbalan hanya berupa tempat tinggal serta makan dan minum.

[nextpage title=”Tantangan di Sektor Pertanian”]

Persoalan ini juga disertai dengan rendahnya akses kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan terhadap kesempatan kerja yang berkualitas dengan lingkungan kerja yang inklusif.

Sebagai pekerjaan utama yang ditekuni mayoritas penduduk NTT, sektor pertanian masih menyisakan banyak persoalan. Padahal, jika dikembangkan dapat berpotensi menyumbang perekonomian. Produktivitas hasil pertanian tergolong rendah dan penduduk masih berorientasi untuk konsumsi pribadi atau self-consumed.

Baca Juga: 4 Kelompok “Fintech” Menurut Bank Indonesia

Di sisi lain, iklim yang tidak menentu dan gangguan hama sering kali memicu rusaknya tanaman. Kondisi ini diperburuk dengan mahalnya harga pupuk yang mencapai Rp400.000 per karung, padahal pekerja di sektor tersebut memiliki modal terbatas. Modalnya terpakai habis untuk membeli bibit dan menyewa alat pengolah tanah.

Minimnya pengetahuan tentang diversifikasi komoditas pertanian menyebabkan seragamnya produk yang dihasilkan. Akibatnya, harga komoditas pertanian akan jatuh ketika masuk pasar.

Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan khusus, sehingga hampir semua kalangan bisa masuk dalam sektor ini.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk NTT usia 15 tahun ke atas atau 26,57% tidak mempunyai ijazah, baik karena tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/sederajat (Statistik Pendidikan NTT 2017).

[nextpage title=”Pentingnya SDM Berkualitas”]

Angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan juga tercatat cukup tinggi dan sebagian besar berada di jenjang SMA/sederajat dengan rincian anak laki-laki relatif lebih banyak putus sekolah dibandingkan anak perempuan.

Kondisi yang demikian menyebabkan kelompok penduduk ini tidak dapat terserap pada pasar tenaga kerja yang menuntut adanya capaian tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.

Baca Juga: Dampak Wajib Kandungan Lokal terhadap Industri Ponsel

Pentingnya SDM Berkualitas

Guna menjawab tantangan di atas, pemerintah mengawali dengan pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan, salah satunya pengembangan infrastruktur di perbatasan.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta pembangunan jalan perbatasan dilakukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan NTT.

Pembangunan ini diharapkan dapat mendorong potensi ekonomi masyarakat setempat melalui kemudahan akses ke pasar. Dalam waktu bersamaan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan skala produksi.

[nextpage title=”Akselerasi Peluang Kerja”]

Walau begitu, pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan upaya perbaikan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kesiapan SDM perlu dibangun untuk
mengakselerasi peluang kerja di masa depan guna mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan SDM di NTT menjadi hal yang esensial untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Efektivitas Iklan Menggunakan Media Lift

Merespons berbagai tantangan yang ada, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut pentingnya penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pendidikan berkualitas, serta pengembangan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan SDM yang adaptif, kreaktif, inovatif, dan andal.

Membangun SDM juga perlu diiringi dengan upaya penguatan sektor produktif agar dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, perlu dibangun model bisnis yang fokus dan terintegrasi melalui semangat yang berbasis pemberdayaan.

Pembangunan dilakukan dengan melibatkan kolaborasi masyarakat di komunitas desa, termasuk kelompok rentan, pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan akademisi yang disertai dengan program pendampingan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi inklusif yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.●

Spire Research and Consulting merupakan perusahaan riset pasar dan konsultasi bisnis global, terutama di negara-negara berkembang. Perusahaan yang didirikan pada 2000 di Singapura ini kini memiliki kantor perwakilan di semua negara Asia Pasifik dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

PT Spire Indonesia | Wisma BNI Lt. 25 Unit 8-10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Telp/Faks: (021) 57945800 | www.spireresearch.com